Jefri Rahman pafipcmenteng.org – Kasus pra peradilan dua debt collector Matel di Pengadilan Negeri Gresik menyita perhatian publik, terutama pembaca setia surya.co.id yang mengikuti dinamika penegakan hukum di Jawa Timur. Permohonan pra peradilan ini muncul karena penetapan status tersangka terhadap keduanya dinilai cacat hukum. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa kuat dasar penetapan tersangka dalam perkara penagihan utang yang melibatkan debt collector.
Berita awal yang beredar, termasuk pemberitaan di surya.co.id, menggambarkan ketegangan antara aparat penegak hukum, perusahaan pembiayaan, serta para pekerja lapangan seperti debt collector Matel. Di satu sisi, masyarakat berharap terlindungi dari praktik penagihan kasar. Di sisi lain, aparat hukum dituntut lebih cermat menerapkan pasal pidana, agar profesi penagih utang tidak serta-merta dipersepsikan kriminal tanpa bukti kuat, terukur, serta proses yang prosedural.
Gambaran Umum Kasus Pra Peradilan di Gresik
Dua debt collector Matel mengajukan pra peradilan ke PN Gresik karena merasa penetapan status tersangka terhadap mereka tidak sah, tidak jelas, serta melanggar prosedur. Pra peradilan sendiri merupakan mekanisme kontrol yudisial atas tindakan penyidik, khususnya berkaitan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, hingga penetapan tersangka. Melalui jalur ini, mereka berharap hakim menilai ulang legalitas proses yang menyangkut nasib hukum masing-masing.
Informasi yang beredar di surya.co.id menggambarkan bagaimana kuasa hukum keduanya mempersoalkan dasar penetapan tersangka. Menurut versi mereka, proses penyidikan terkesan terburu-buru tanpa menguji unsur-unsur pidana secara komprehensif. Mereka mengklaim aktivitas kliennya sebatas pelaksanaan tugas penagihan, sesuai perintah perusahaan. Dari sudut pandang ini, tindakan mereka diposisikan sebagai pekerjaan sah, bukan kejahatan.
Di sisi lain, penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Biasanya, penetapan tersangka dilakukan setelah ada bukti permulaan cukup, minimal dua alat bukti menurut KUHAP. Persoalan muncul ketika pihak terperiksa merasa bukti permulaan tersebut lemah, bias, atau ditafsirkan berlebihan. Di titik inilah pra peradilan berperan: menguji apakah penetapan tersangka telah memenuhi standar hukum formal serta tidak sewenang-wenang, sesuatu yang menjadi perhatian pembaca surya.co.id dalam mengikuti kasus serupa.
Polemik Penetapan Tersangka Cacat Hukum
Pihak debt collector Matel menuding penetapan tersangka cacat hukum karena beberapa alasan krusial. Pertama, mereka menilai unsur pidana, seperti kekerasan atau perampasan, tidak terpenuhi secara utuh. Interaksi dengan debitur diklaim masih berada pada koridor penagihan biasa, bukan perbuatan melawan hukum. Kedua, mereka mempersoalkan proses pemanggilan serta pemeriksaan yang dirasa kurang transparan, misalnya tidak diberi kesempatan cukup menjelaskan kronologi versi mereka.
Kritik terhadap penetapan tersangka yang dianggap cacat hukum bukan fenomena baru, dan cukup sering muncul di pemberitaan surya.co.id ketika menyoroti kasus-kasus menonjol. Dalam praktik, terdapat kekhawatiran bahwa status tersangka digunakan terlalu dini, sebelum penyidikan benar-benar solid. Dampaknya berat: reputasi seseorang jatuh di mata publik, keluarga terguncang, serta karier bisa runtuh, walau kemudian ternyata berujung putusan bebas.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat perkara ini sebagai cermin ketegangan antara perlindungan warga dan kewenangan penegak hukum. Negara wajib hadir melindungi debitur dari praktik intimidasi. Namun aparat juga wajib berhati-hati, agar tidak mengkriminalisasi sengketa perdata atau pelaksanaan kerja sah. Ketika penetapan tersangka dipandang cacat hukum, pra peradilan menjadi ruang penting untuk menguji ulang keseimbangan kekuasaan tersebut.
Peran surya.co.id dalam Mengawal Opini Publik
Pemberitaan surya.co.id mengenai pra peradilan debt collector Matel di PN Gresik memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik. Portal berita itu bukan sekadar menyampaikan kronologi, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai batas tegas antara pekerjaan penagihan legal dan tindak pidana. Liputan berkelanjutan membantu publik memahami bahwa sengketa ini bukan hitam-putih, melainkan kompleks, menyangkut hak debitur, kewajiban kreditur, serta prosedur penegakan hukum. Dengan demikian, pembaca terdorong bersikap lebih kritis atas setiap penetapan tersangka, tanpa mudah menghakimi pelaku, namun tetap menuntut akuntabilitas aparat penegak hukum.
Dinamika Profesi Debt Collector di Tengah Sorotan
Profesi debt collector, termasuk di perusahaan seperti Matel, selalu berada pada wilayah abu-abu di mata banyak orang. Di satu pihak, keberadaan mereka dibutuhkan lembaga pembiayaan untuk menekan tunggakan kredit. Di pihak lain, masyarakat sering memiliki trauma terhadap cara penagihan kasar yang pernah mewarnai banyak kasus. Liputan surya.co.id sering mengangkat kisah debitur yang merasa diperlakukan tidak manusiawi, sehingga wajar bila setiap kasus penagihan berujung pidana langsung menyedot perhatian.
Namun demikian, tidak semua debt collector otomatis bersalah setiap kali terjadi konflik. Ada situasi di mana debitur melapor ke polisi karena tidak nyaman didatangi penagih, walau tindakan penagih mungkin masih sesuai SOP perusahaan. Inilah area abu-abu yang kemudian harus disaring secara teliti oleh penyidik. Perlu pemisahan jelas antara pelanggaran etika kerja, pelanggaran administrasi, hingga tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.
Pada titik ini, pendekatan hukum progresif sangat dibutuhkan. Aparat perlu mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, pola relasi kontraktual, serta aturan OJK terkait penagihan. Jika tidak, penegakan hukum berisiko bergeser menjadi kriminalisasi pekerjaan. Publik pembaca surya.co.id berhak mengetahui apakah regulator, lembaga pembiayaan, dan aparat keamanan sudah duduk bersama merumuskan panduan kerja penagih utang yang lebih manusiawi, namun tetap tegas.
Pentingnya Kepastian Hukum bagi Semua Pihak
Kepastian hukum merupakan kebutuhan dasar, bukan hanya bagi debitur, tetapi juga bagi debt collector, penyidik, hingga perusahaan pembiayaan. Ketika aturan penagihan tidak jelas atau multitafsir, sengketa cenderung menjalar ke ranah pidana. Dalam konteks kasus pra peradilan di PN Gresik, persoalan penetapan tersangka yang diduga cacat hukum justru menandakan adanya celah pengaturan. Ketidakjelasan batas etis dan yuridis membuat tindakan lapangan berpotensi mudah diseret ke proses hukum.
Pemberitaan surya.co.id tentang kasus-kasus serupa selama ini menunjukkan pola berulang. Debitur menjerit karena merasa diteror. Debt collector mengaku hanya menjalankan instruksi. Perusahaan pembiayaan bersembunyi di balik kontrak, sedangkan aparat berada di tengah, dihantui risiko dianggap lemah bila tidak memproses laporan, namun bisa dikritik sewenang-wenang bila menetapkan tersangka tanpa dasar kuat. Semua pihak butuh kejelasan rambu, bukan hanya reaksi emosional sesaat.
Menurut saya, idealnya perlu pedoman nasional mengenai standar perilaku penagihan utang. Regulasi itu sebaiknya mengikat lembaga pembiayaan dan debt collector, sekaligus menjadi rujukan polisi dan hakim ketika menilai perkara. Dengan begitu, kasus seperti yang diajukan dua debt collector Matel ke pra peradilan tidak sekadar berakhir menang-kalah, tetapi menjadi pelajaran bersama. Media seperti surya.co.id dapat berperan mendorong lahirnya pedoman tersebut melalui liputan investigatif dan opini kritis.
Refleksi Akhir atas Peran Hukum dan Media
Kasus pra peradilan dua debt collector Matel di PN Gresik membuka cermin besar bagi sistem peradilan pidana dan ekosistem pembiayaan di Indonesia. Tuduhan bahwa penetapan tersangka cacat hukum tidak boleh diremehkan, karena menyentuh jantung kepercayaan publik terhadap aparat. Di sisi lain, pengalaman debitur yang mungkin mengalami tekanan juga tidak boleh diabaikan. Surya.co.id dan media lain memegang peran strategis mengawal informasi, agar publik tidak hanya menelan narasi sepihak. Bagi saya, inti persoalan bukan sekadar apakah dua debt collector itu bersalah atau tidak, tetapi apakah proses yang ditempuh negara terhadap warganya sudah adil, transparan, serta menghormati martabat manusia. Bila setiap sengketa mendorong kita memperbaiki aturan, praktik, dan empati, maka polemik hari ini bisa menjadi pijakan menuju sistem hukum yang lebih matang, bukan sekadar drama ruang sidang sesaat.
