Jefri Rahman pafipcmenteng.org – Video kepala sekolah SD di Lampung yang marah ketika menemukan menu MBG basi membuat publik tersentak. Masalah dapur MBG kembali mencuat, bukan sekadar isu teknis urusan catering, tetapi menyentuh langsung hak dasar murid: mendapatkan makanan layak. Amarah sang kepala sekolah lalu menjadi sorotan, seakan menggeser fokus dari akar persoalan, yaitu mutu pengelolaan makanan bagi peserta didik.
Setelah video tersebut viral, kepala sekolah memberi klarifikasi mengenai konteks kemarahannya. Di titik ini, penting menelaah masalah dapur MBG secara lebih jernih: mulai dari manajemen distribusi, standar kebersihan, hingga komunikasi pihak sekolah dengan penyedia layanan. Bukan hanya tentang satu porsi makanan basi, melainkan sistem pengawasan yang perlu dibedah agar kasus serupa tidak terulang.
Masalah Dapur MBG: Dari Piring Siswa ke Ruang Publik
Program makanan bergizi di sekolah seharusnya hadir sebagai penopang pembelajaran. Anak-anak belajar lebih fokus jika perut terisi makanan sehat. Namun begitu menyangkut masalah dapur MBG, perhatian bergeser pada hal paling mendasar: apakah makanan tersebut aman dikonsumsi? Temuan menu basi di satu SD Lampung menyingkap celah serius. Dari dapur hingga piring siswa, rantai pengolahan seharusnya tertutup rapat oleh standar mutu.
Media sosial kemudian menjadikan insiden itu bahan diskusi nasional. Bukan tanpa alasan, sebab masyarakat mulai mempertanyakan, seberapa sering masalah dapur MBG terjadi tetapi tidak terekam kamera? Ketika satu kasus muncul ke permukaan, besar kemungkinan ada banyak kejadian lain luput dari publik. Kepercayaan orang tua pada program makan di sekolah pun terguncang. Mereka bertanya-tanya, apakah anak mereka selama ini benar-benar mendapat menu layak?
Dari sisi saya, insiden tersebut menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan program gizi belum kokoh. Pengadaan bahan, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga pengiriman, seluruhnya rentan masalah jika hanya mengandalkan kepercayaan tanpa pengawasan ketat. Masalah dapur MBG kemudian menjelma isu tata kelola publik. Masyarakat menuntut standar lebih tinggi, bukan sekadar janji di atas kertas.
Klarifikasi Kepala Sekolah: Emosi, Tanggung Jawab, dan Etika Publik
Dalam klarifikasinya, kepala sekolah menjelaskan bahwa kemarahan muncul karena merasa berkewajiban melindungi siswa. Dari sudut pandang etis, guru serta kepala sekolah memang pemegang mandat orang tua di lingkungan pendidikan. Saat melihat menu MBG basi, wajar bila ia bereaksi keras. Namun, ketika masalah dapur MBG ini masuk ranah publik melalui video, gaya komunikasi juga ikut diadili. Bukan hanya substansi protes, tetapi cara menyampaikannya.
Saya memandang dua sisi. Pertama, kemarahan spontan adalah bentuk kekecewaan mendalam atas potensi bahaya bagi murid. Kedua, sebagai figur publik, kepala sekolah tetap perlu menjaga cara menegur mitra kerja maupun staf. Masalah dapur MBG harus dikritik tegas, tetapi proses evaluasi idealnya berlangsung sistematis. Terdapat ruang dialog, notulensi, hingga tindak lanjut resmi, bukan hanya ledakan emosi sesaat yang kemudian viral.
Meski begitu, fokus seharusnya tidak berhenti pada ekspresi marah. Klarifikasi kepala sekolah membuka pintu bagi pembahasan lebih konstruktif. Bagaimana alur pelaporan ketika ditemukan menu MBG tidak layak? Siapa bertanggung jawab langsung? Adakah sanksi jelas bagi penyedia yang lalai? Tanpa mekanisme terukur, masalah dapur MBG akan berulang, sementara perhatian publik beralih ke kasus viral berikutnya.
Mengurai Akar Masalah Dapur MBG
Jika ditelusuri lebih jauh, masalah dapur MBG sering bersumber dari kombinasi faktor: volume pesanan besar, anggaran terbatas, pengawasan lemah, serta budaya kerja yang menganggap standar higienis hanya formalitas. Penyedia jasa tergoda memangkas biaya, mengurangi kualitas bahan, atau mengabaikan rantai dingin penyimpanan. Sebaliknya, sekolah sering kekurangan sumber daya untuk inspeksi rutin. Menurut saya, solusi harus menyentuh tiga lapis: regulasi jelas dengan sanksi tegas, pelibatan komite sekolah serta orang tua sebagai pengawas independen, dan publikasi berkala mengenai evaluasi menu MBG. Tanpa keterbukaan data, publik sulit memantau. Pada akhirnya, kasus di Lampung seharusnya menjadi titik balik, bukan hanya heboh sesaat, melainkan pemicu pembenahan menyeluruh. Refleksi penting bagi kita: jika untuk urusan sarapan di sekolah saja negara masih gamang, bagaimana mungkin kita berharap generasi mendatang tumbuh sehat, kritis, serta percaya pada institusi publik?
