Jefri Rahman pafipcmenteng.org – Ketika Iran mengisyaratkan langkah untuk melabeli angkatan bersenjata negara-negara Uni Eropa sebagai teroris, peta politik international bergetar. Keputusan semacam ini tidak hanya memicu perdebatan soal keamanan, tetapi juga menguji batas hukum humaniter modern. Langkah balasan itu muncul di tengah ketegangan berkepanjangan, di mana sanksi, ancaman, serta retorika keras menjadi bahasa sehari-hari hubungan Teheran dengan Barat. Di titik ini, istilah terorisme tidak lagi sekadar istilah hukum, melainkan senjata diplomatik berdaya rusak tinggi.
Bagi banyak pengamat, ancaman Iran tersebut menandai babak baru konflik simbolik di level international. Pencaplokan label teroris terhadap institusi militer negara lain dapat mengacaukan pakem lama hubungan antarnegara. Langkah seperti itu berpotensi menyeret isu keamanan, perdagangan, hingga hak asasi ke pusaran krisis. Dalam situasi ini, pertanyaannya bukan hanya siapa benar atau salah, melainkan seberapa jauh negara masih sanggup menjaga rasionalitas ketika reputasi dan kedaulatan dipertaruhkan.
Konflik Narasi di Arena International
Kontroversi label teroris terhadap angkatan bersenjata Eropa berakar pada konflik narasi yang semakin keras di level international. Uni Eropa sebelumnya kerap menimbang opsi memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran ke daftar organisasi teroris. Bagi Teheran, itu dianggap penghinaan terhadap kedaulatan sekaligus upaya meruntuhkan legitimasi pertahanan negaranya. Karena itu, ancaman balasan Iran bukan sekadar manuver emosional, melainkan pesan bahwa permainan stigmatisasi bisa berbalik arah kapan saja.
Saya melihat langkah ini sebagai respon defensif yang berubah agresif di panggung international. Iran ingin menunjukkan, jika Eropa menstigma institusi militernya, Teheran mampu membalas dengan skala setara. Namun, ketika kedua pihak saling melabeli teroris, garis pemisah antara organisasi ekstremis dan militer resmi perlahan kabur. Ketidakjelasan tersebut justru mengancam tatanan hukum international yang dibangun puluhan tahun pasca Perang Dunia.
Konsekuensinya dapat merembet jauh melampaui retorika. Kerja sama keamanan, operasi penyelamatan, hingga misi kemanusiaan berisiko terganggu ketika pihak-pihak terlibat memandang lawan sebagai entitas teroris. Dalam hukum international, hubungan antarangkatan bersenjata masih diikat prinsip tertentu, misalnya aturan perang dan perlindungan tawanan. Jika pasukan resmi distempel teroris, bagaimana nasib prinsip-prinsip tersebut di medan konflik yang mungkin muncul di masa depan?
Dampak terhadap Hubungan International dan Keamanan Regional
Keputusan Iran, jika betul diwujudkan, akan memicu guncangan berlapis di kawasan Timur Tengah serta lingkup international lebih luas. Bagi Uni Eropa, pelabelan itu bisa menjadi alasan tambahan untuk memperketat sanksi, membatasi transaksi perbankan, serta memblokir proyek kerja sama teknologi pertahanan. Bagi Iran, risiko ekonomi bertambah, namun tekanan eksternal seringkali justru menguatkan narasi perlawanan di ruang domestik. Kondisi tersebut berpotensi melanggengkan siklus konfrontasi.
Di level international, negara-negara non-Barat akan mengamati situasi ini sebagai preseden. Jika saling label teroris terhadap militer menjadi alat tawar-menawar biasa, pola itu bisa direplikasi konflik lain. Bayangkan sengketa perbatasan antara dua negara besar yang saling menuduh agresi. Mereka dapat mengikuti jejak Iran maupun Eropa lalu memutus kontak militer ke militer, sebelum diplomasi sempat bekerja. Ruang dialog berkurang, posisi tawanan perang rentan diabaikan.
Keamanan regional Timur Tengah ikut terancam. Pasukan Eropa terlibat berbagai misi international, mulai dari pengamanan jalur pelayaran, pelatihan pasukan lokal, hingga operasi melawan kelompok bersenjata non-negara. Jika Iran memandang mereka sebagai entitas teroris, setiap interaksi di lapangan berubah lebih tegang. Kesalahan perhitungan sekecil apa pun dapat berujung insiden bersenjata, lalu berkembang menjadi krisis diplomatik baru.
Hukum Humaniter International di Persimpangan
Dari sudut pandang hukum humaniter international, pelabelan teroris terhadap militer negara lain memunculkan pertanyaan mendasar. Konvensi Jenewa dan protokol tambahan mengatur serdadu resmi, kombatan tidak sah, serta warga sipil. Definisi teroris sendiri tidak seragam di setiap yurisdiksi. Ketika militer resmi digeser masuk kategori teroris, batas tradisional antara perang antarnegara dan operasi kontra-teror menjadi keruh. Ini bukan sekadar perdebatan terminologi, tetapi menyentuh jantung perlindungan hukum bagi kombatan.
Secara normatif, hukum international mengupayakan pembedaan jelas antara target sah dan non-sah di medan tempur. Stigma teroris seringkali dipakai untuk melegitimasi tindakan ekstrem, misalnya serangan tanpa proses hukum memadai. Bila status ini diterapkan terhadap angkatan bersenjata negara lain, standar kehati-hatian mungkin menurun. Risiko penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, hingga penghilangan perlindungan tawanan akan meningkat. Di titik ini, hukum perang kehilangan daya kendali terhadap perilaku negara.
Saya berpendapat, komunitas international perlu mendorong pembatasan ketat terhadap penggunaan label teroris pada institusi resmi negara. Ada bahaya besar ketika istilah itu disalahgunakan untuk tujuan politik sesaat. Jika trend tersebut dibiarkan, struktur hukum humaniter yang sudah rapuh akan terkikis dari dalam. Negara kuat merasa bebas mengabaikan kewajiban, sementara negara lemah kehilangan rasa percaya terhadap mekanisme hukum global. Akhirnya, semua kembali pada logika kekuatan mentah, bukan aturan bersama.
Strategi Politik Iran: Antara Resistensi dan Simbol
Kebijakan Iran ini juga perlu dilihat sebagai bagian strategi politik lebih luas. Sejak lama, Teheran memposisikan diri sebagai kekuatan resistensi terhadap hegemoni Barat di panggung international. Dengan mengancam melabeli militer Eropa sebagai teroris, Iran mengirim pesan kuat kepada basis pendukungnya bahwa negara tidak tunduk pada tekanan. Simbol perlawanan seringkali sama pentingnya dengan efek praktis kebijakan, terutama di negara yang narasi revolusioner masih dijaga.
Dari kacamata internal, langkah ini bisa mempersatukan elite politik yang kerap terpecah. Ancaman external sengaja dibingkai sebagai ujian persatuan nasional. Di ruang publik, sentimen anti-Barat dapat menguat, menutupi kritik terhadap masalah domestik seperti krisis ekonomi atau pembatasan kebebasan sipil. Bagi pemerintah, konfrontasi international terkadang berfungsi sebagai katup pengalihan perhatian, meskipun biayanya sangat mahal bagi rakyat biasa.
Namun, strategi tersebut menyisakan dilema. Semakin keras retorika terhadap Barat, semakin sulit kembali ke meja perundingan tanpa dianggap melemah. Iran membutuhkan akses keuangan serta teknologi di pasar international, terutama untuk sektor energi dan infrastruktur. Sementara itu, Uni Eropa sebenarnya masih memiliki ruang memainkan peran jembatan antara Teheran dan Washington. Jika hubungan Iran–Eropa benar-benar membeku karena saling label teroris, jendela diplomasi nuklir makin sempit.
Respons Uni Eropa dan Ujian Kepemimpinan Global
Uni Eropa kini berada di persimpangan, baik secara moral maupun strategis di lingkungan international. Jika merespons ancaman Iran dengan eskalasi tambahan, misalnya memasukkan lebih banyak institusi Iran ke daftar hitam, lingkaran saling balas akan makin sulit diputus. Sebaliknya, bila Eropa menahan diri, sebagian pihak internal mungkin menuduhnya lemah. Di sinilah ujian kepemimpinan global Eropa terlihat, terutama reputasinya sebagai promotor multilateralisme dan hukum international.
Sikap Eropa terhadap Iran selama ini kerap terdorong oleh dinamika transatlantik. Tekanan politik Amerika Serikat tidak bisa diabaikan, karena aliansi keamanan dan kepentingan ekonomi saling bertaut. Namun, jika Uni Eropa ingin mempertahankan citra sebagai kekuatan normatif di tatanan international, ia perlu mempraktikkan standar ganda lebih sedikit. Tidak cukup hanya mengutuk pelanggaran Iran, tanpa menimbang kebijakan regional lain yang juga memicu kekerasan maupun krisis kemanusiaan.
Menurut saya, Eropa seharusnya menggunakan mekanisme hukum international secara hati-hati, bukan sekadar mengikuti arus opini politik sesaat. Pelabelan teroris terhadap lembaga negara harus menjadi opsi terakhir, bukan langkah simbolik guna menyenangkan publik domestik. Uni Eropa akan lebih kredibel jika mendorong investigasi independen, sanksi terarah terhadap individu bertanggung jawab, serta jalur dialog realistis yang memberi insentif bagi perubahan perilaku Iran. Kepemimpinan global menuntut konsistensi, bukan reaksi emosional.
Risiko Normalisasi Saling Label Teroris
Salah satu ancaman terbesar dari peristiwa ini ialah normalisasi praktik saling label teroris antarnegara di level international. Begitu satu kasus berhasil dimanfaatkan demi kepentingan politik domestik, negara lain akan tergoda meniru pola serupa. Kita bisa membayangkan skenario masa depan, di mana dua blok militer besar saling menempatkan lawan sebagai organisasi teroris resmi. Di titik itu, aturan engagement militernya hampir tidak berbeda dengan perang total melawan kelompok ekstremis.
Normalisasi seperti ini akan menghancurkan jembatan komunikasi yang selama ini dijaga sulit antara militer negara-negara rival. Hotline krisis, pertemuan de-eskalasi, bahkan perjanjian pembatasan senjata bergantung pada pengakuan timbal balik terhadap status resmi masing-masing angkatan bersenjata. Bila status tersebut bergeser ke zona teroris, kepercayaan minimal yang dibutuhkan untuk berdialog ikut lenyap. Risiko salah tafsir tindakan lawan meningkat drastis, sehingga insiden kecil berpotensi membesar.
Dalam konteks tatanan international yang semakin rapuh, saya memandang tren ini sangat berbahaya. Dunia sudah menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, krisis pangan, serta kompetisi teknologi. Menambah lapisan konflik simbolik dengan melabeli militer negara lain sebagai teroris justru menguras energi diplomatik. Negara harus kembali pada prinsip bahwa kategori terorisme sebaiknya diarahkan setepat mungkin pada kelompok yang benar-benar mengguncang keamanan warga sipil, bukan sebagai alat tawar antarnegara berdaulat.
Refleksi: Mencari Jalan Tengah di Tengah Polarisasi
Pada akhirnya, ketegangan antara Iran dan Uni Eropa soal pelabelan teroris mengungkap kerapuhan struktur keamanan international kita. Di satu sisi, negara merasa perlu mengirim pesan keras demi melindungi kepentingannya. Di sisi lain, setiap peningkatan retorika mempersempit ruang kompromi. Refleksi paling penting mungkin terletak pada kesadaran bahwa keamanan jangka panjang tidak lahir dari penghinaan timbal balik, melainkan dari aturan bersama yang ditaati bahkan ketika kita saling tidak percaya. Tanpa kerendahan hati politik seperti itu, kata-kata di perjanjian international akan tinggal sebagai arsip, sementara dunia bergerak menuju konfrontasi yang makin sukar dikendalikan.
