Jefri Rahman pafipcmenteng.org – Pemkab Gowa kembali mencuri perhatian lewat gebrakan program MBG 3B yang dipacu lebih serius untuk menekan angka stunting. Bukan lagi sekadar jargon, pendekatan ini mulai diarahkan menjadi gerakan sosial terpadu yang menyentuh keluarga, komunitas, hingga layanan publik. Di tengah persaingan daerah menekan persoalan gizi kronis, strategi menyeluruh seperti ini terasa krusial. Terlebih, stunting bukan hanya urusan tinggi badan, namun juga berkaitan erat dengan kualitas generasi masa depan.
Upaya pemkab Gowa patut dicermati sebab mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan manusia. Bukan fokus pada infrastruktur saja, melainkan menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai ujung tombak. Melalui penguatan MBG 3B, pemerintah daerah berupaya merajut ulang hubungan lintas sektor: kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keagamaan. Di sinilah menariknya, pemkab Gowa mencoba membangun ekosistem baru penanganan stunting yang berbasis kolaborasi, bukan hanya intervensi sesaat.
MBG 3B: Dari Slogan Menjadi Gerakan Terukur
MBG 3B sering disampaikan pemkab Gowa sebagai salah satu pilar percepatan penurunan stunting. Intinya menekankan pemenuhan gizi, pemantauan rutin, serta pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Bagi saya, kekuatan konsep ini terletak pada upaya mengikat berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Melalui payung MBG 3B, kabupaten berpeluang menyatukan data, sumber daya, serta aksi nyata di lapangan agar lebih fokus ke kelompok rentan.
Jika dicermati, pemkab Gowa mencoba menggeser fokus dari program normatif menjadi layanan yang dekat dengan kebutuhan keluarga. Pendekatan ini penting, sebab stunting kerap muncul bukan semata karena kemiskinan, melainkan juga minimnya informasi, pola asuh kurang tepat, serta tradisi makan yang belum seimbang. Ketika petugas lapangan berbekal kerangka MBG 3B, mereka memiliki panduan jelas tentang langkah prioritas, mulai pemantauan ibu hamil hingga pendampingan anak balita.
Dari sudut pandang kebijakan publik, MBG 3B dapat dibaca sebagai bentuk konsolidasi strategi di pemkab Gowa. Bukan cukup menggelar posyandu bulanan, melainkan memastikan tindak lanjut setelah penimbangan, memastikan rujukan berjalan, serta menguatkan peran keluarga. Tantangannya ada pada konsistensi pelaksanaan, terutama di desa terpencil. Di sini, leadership kepala daerah beserta perangkatnya menjadi kunci agar semangat di meja rapat sejalan dengan realitas di rumah warga.
Peran Pemkab Gowa sebagai Dirigen Kebijakan Stunting
Pemkab Gowa bertindak layaknya dirigen yang mengatur harmoni antara banyak instrumen kebijakan. Ada puskesmas, kader, perangkat desa, tokoh masyarakat, juga lembaga keagamaan. Semua memiliki peran, tetapi perlu satu komando yang jelas. Itulah mengapa penguatan MBG 3B tidak dapat berhenti pada sosialisasi. Perlu regulasi turunan, standar operasional, hingga sistem pemantauan berbasis data. Tanpa itu, program mudah kembali menjadi rutinitas administratif.
Saya menilai langkah pemkab Gowa akan efektif bila mampu menyentuh budaya kerja aparat di lini terdepan. Banyak program stunting di daerah lain gagal bukan karena konsep buruk, melainkan sebab pelaksanaan tidak disiplin. Data anak berisiko tidak selalu diperbarui, kunjungan rumah hanya formalitas, bantuan gizi tidak tepat sasaran. MBG 3B membuka ruang koreksi hal seperti ini, asalkan pemkab berani menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama.
Di sisi lain, pemkab Gowa juga perlu memastikan masyarakat menjadi subjek utama, bukan objek pasif. Gerakan stunting sering berhenti pada pembagian makanan tambahan. Padahal, perubahan perilaku makan, kebersihan, dan perawatan ibu hamil jauh lebih menentukan. Di sinilah edukasi kreatif penting: memanfaatkan media sosial lokal, majelis taklim, kelompok pemuda, hingga komunitas sekolah. Jika pemkab Gowa berhasil menggerakkan ekosistem ini, MBG 3B berpotensi menjadi gerakan kultural, bukan hanya program teknis.
Menautkan MBG 3B dengan Layanan Dasar Lain
Stunting tidak berdiri sendiri. Akar persoalannya sering terkait sanitasi buruk, air bersih terbatas, pendapatan rendah, hingga akses informasi kesehatan terbatas. Menurut saya, salah satu ujian terbesar pemkab Gowa terletak pada kemampuan menghubungkan MBG 3B dengan layanan dasar tersebut. Misalnya, pemetaan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi dapat disandingkan dengan data akses air bersih, kondisi jamban, serta tingkat kemiskinan.
Dengan cara itu, pemkab Gowa dapat menyusun paket intervensi lebih presisi. Keluarga dengan anak berisiko bukan hanya menerima edukasi gizi, tetapi juga bantuan perbaikan sanitasi, akses jaminan kesehatan, serta dukungan penguatan ekonomi keluarga. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi lintas dinas. Namun bila dijalankan serius, dampaknya bisa jauh lebih kuat dibanding program bantuan yang hanya menyentuh satu sisi persoalan.
Saya melihat peluang besar bila pemkab Gowa berani memanfaatkan teknologi informasi. Aplikasi sederhana untuk mencatat tumbuh kembang anak, kunjungan petugas, juga penyaluran bantuan, dapat meminimalkan kebocoran serta mempercepat pengambilan keputusan. Tantangannya tentu kesiapan SDM di desa. Namun pelatihan intensif bagi kader dan perangkat desa dapat menjadi investasi jangka panjang agar MBG 3B tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.
Mengukur Dampak: Data, Transparansi, dan Kejujuran
Keberhasilan pemkab Gowa menekan stunting melalui MBG 3B hanya bermakna bila diukur dengan data yang jujur. Ini bagian yang sering paling rumit. Ada godaan menampilkan angka cantik demi laporan. Padahal, tujuan utama ialah menyelamatkan generasi. Menurut saya, pemkab Gowa perlu menegaskan komitmen pada transparansi. Lebih baik mengakui masalah masih besar, lalu memperkuat strategi, daripada menyajikan penurunan semu yang mematikan rasa waspada.
Transparansi data juga membuka ruang partisipasi publik. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal dapat ikut menganalisis capaian serta memberi masukan konstruktif. Di titik ini, pemkab Gowa berkesempatan memposisikan diri sebagai mitra warga, bukan sekadar penguasa anggaran. Interaksi sehat seperti ini biasanya melahirkan inovasi baru, misalnya model pendampingan komunitas atau pola edukasi gizi yang lebih sesuai konteks lokal.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat bahwa keberanian mengungkap kendala di lapangan justru menjadi indikator kesungguhan pemkab Gowa. Bila kendala seperti kurangnya tenaga gizi, keterbatasan kader, atau masih minimnya partisipasi bapak dalam pengasuhan diakui secara terbuka, solusi dapat dirancang lebih tepat. MBG 3B akan lebih relevan jika mau mendengar suara warga, termasuk kritik. Sebab, kebijakan publik terbaik lahir dari dialog, bukan dari monolog kekuasaan.
Dimensi Sosial dan Keagamaan dalam Gerakan Anti Stunting
Karakter masyarakat Gowa kental dengan tradisi, nilai kekeluargaan, serta kehidupan keagamaan. Pemkab Gowa bijak bila memanfaatkan kekuatan ini untuk menguatkan pesan MBG 3B. Misalnya, melibatkan tokoh agama menyisipkan pesan pentingnya menjaga gizi ibu hamil dan anak dalam khutbah atau pengajian. Bagi banyak keluarga, nasihat pemuka agama sering lebih didengar dibanding materi seminar formal.
Sisi sosial juga tidak kalah penting. Budaya saling membantu di kampung dapat diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga berisiko. Misalnya, kebun gizi bersama, arisan lauk sehat, atau dapur komunitas untuk ibu hamil. Bila pemkab Gowa mampu memfasilitasi inisiatif semacam ini, beban anggaran bisa terbantu, sementara rasa memiliki warga terhadap program ikut tumbuh. Stunting lalu dipahami sebagai masalah bersama, bukan semata urusan kantor bupati.
Saya percaya, ketika nilai lokal disatukan dengan kebijakan modern, program seperti MBG 3B akan lebih mudah diterima. Tantangannya ada pada sensitivitas pemerintah melihat dinamika sosial. Jangan sampai intervensi terasa memaksa atau menggurui. Pemkab Gowa perlu merangkai narasi bahwa merawat gizi anak bukan hanya kewajiban kesehatan, tetapi juga bentuk syukur, tanggung jawab moral, serta investasi keluarga menyongsong masa depan lebih baik.
Pelibatan Generasi Muda dan Dunia Pendidikan
Sering kali, diskusi mengenai stunting berhenti pada ibu dan balita. Padahal, remaja hari ini adalah calon orang tua beberapa tahun mendatang. Pemkab Gowa sebaiknya memasukkan dimensi edukasi gizi, kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga ke dunia sekolah. Guru, konselor, dan organisasi siswa bisa menjadi agen informasi agar remaja memahami pentingnya kesiapan fisik sebelum memasuki jenjang pernikahan.
Dunia kampus juga tidak boleh absen. Program Kuliah Kerja Nyata tematik, riset lapangan, hingga klinik gizi kampus dapat menopang implementasi MBG 3B. Sinergi semacam ini menguntungkan kedua pihak: pemkab Gowa terbantu secara ilmiah dan operasional, sementara mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata memecahkan persoalan lokal. Kolaborasi semacam ini berpotensi melahirkan inovasi murah, misalnya resep menu lokal bergizi dengan biaya terjangkau.
Dari kacamata saya, pelibatan generasi muda memiliki efek berantai. Mereka terbiasa berpikir kritis, kreatif, juga akrab dengan teknologi. Jika berhasil dibawa ke desa, mereka dapat membantu kader memanfaatkan media digital untuk edukasi. Infografis, video pendek, hingga cerita inspiratif keluarga yang berhasil keluar dari risiko stunting bisa disebarkan lebih luas. Pemkab Gowa tinggal membuka ruang, memberi dukungan, lalu memastikan inisiatif positif tersebut terhubung dengan kerangka MBG 3B.
Refleksi Akhir: Menjaga Konsistensi, Memetik Buah Pembangunan
Mengamati penguatan MBG 3B oleh pemkab Gowa, saya melihat satu pesan kunci: penurunan stunting bukan lomba cepat, melainkan maraton kebijakan. Keberhasilan sejati baru terlihat ketika anak-anak hari ini tumbuh menjadi generasi dewasa yang sehat, cerdas, serta mampu bersaing. Untuk sampai ke sana, konsistensi program, keberanian mengakui kendala, dan kemauan mendengar suara warga jauh lebih penting dibanding seremoni. Jika pemkab Gowa mampu menjaga kompas moral kebijakan tetap tertuju pada kepentingan anak, bukan sekadar angka statistik, maka setiap langkah kecil melalui MBG 3B akan menjadi investasi besar bagi masa depan kabupaten dan bangsa.
