Distribusi Makanan MBG Libur Sekolah: Rapat, Tepat, atau Lalai?

pafipcmenteng.org – Perbincangan soal distribusi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas di media sosial. Kali ini sorotan tertuju pada praktik “dirapel” hingga satu minggu saat libur sekolah. Warganet membagikan foto paket makanan yang disebut sebagai jatah beberapa hari, seolah distribusi makanan dikompres demi mengejar target, bukan demi kualitas gizi maupun keamanan konsumsi.

Di sisi lain, Badan urusan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan bahwa distribusi makanan seharusnya maksimal tiga hari. Kontras narasi lapangan dengan klaim resmi memunculkan banyak tanya. Benarkah ada pelanggaran prosedur, atau terjadi miskomunikasi teknis distribusi makanan di level daerah? Tulisan ini mengurai persoalan, menelaah risikonya, lalu menimbang apa yang perlu dibenahi agar program gizi publik tak berubah jadi sekadar formalitas.

Distribusi Makanan MBG Saat Libur Sekolah

Program MBG dirancang sebagai intervensi gizi terarah bagi anak usia sekolah. Kunci keberhasilannya bukan hanya kualitas menu, tetapi juga alur distribusi makanan. Ketika aktivitas belajar tatap muka berhenti karena libur, muncul dilema: apakah jatah makanan tetap dikirim harian, diantar ke rumah, atau dirapel beberapa hari sekaligus? Di sinilah ruang abu-abu eksekusi sering membuka celah praktik asal praktis.

Laporan di media sosial menyebut paket distribusi makanan diterima siswa untuk jangka hingga satu minggu. Satu kardus berisi makanan kering, lauk siap saji, bahkan minuman. Dalam narasi warganet, pembagian seperti itu dilakukan agar sekolah tidak repot datang setiap hari saat libur. Sisi kepraktisan tampak jelas, tetapi sisi keamanan pangan serta akurasi sasaran menjadi pertanyaan besar. Apakah semua anak benar-benar mengonsumsi sesuai porsi, waktu, serta petunjuk?

BGN, sebagai penanggung jawab kebijakan gizi, menyatakan distribusi makanan MBG idealnya tidak melebihi tiga hari. Alasan utamanya berkaitan mutu, higienitas, serta pengawasan. Semakin panjang rentang waktu distribusi makanan, semakin sulit memantau apakah makanan tersimpan dengan benar. Apalagi, sistem pencatatan konsumsi menjadi kabur. Di titik ini, klaim distribusi maksimal tiga hari tampak rasional, tetapi praktik di lapangan menunjukkan jurang antara dokumen pedoman dan kenyataan.

Benturan Regulasi, Kenyataan, dan Persepsi Publik

Kontroversi distribusi makanan yang dirapel memperlihatkan benturan tiga sisi: regulasi, realitas, dan persepsi publik. Regulasi mengharuskan kehati-hatian serta batas waktu ketat. Realitas lapangan berhadapan dengan keterbatasan SDM, anggaran transportasi, juga sarana penyimpanan. Sementara itu, publik melihat hasil akhir saja: anak menerima paket makanan seminggu penuh, lalu muncul kecurigaan bahwa mutu program dikorbankan demi efisiensi birokrasi.

Dari sudut pandang pribadi, masalah utama bukan sekadar soal dirapel tiga hari atau tujuh hari. Lebih mendasar, ada persoalan kejelasan skema distribusi makanan ketika kalender akademik tidak normal: libur panjang, ujian, hingga kondisi darurat. Apakah ada protokol khusus, disosialisasikan secara terbuka, lalu diawasi ketat? Tanpa transparansi, publik wajar merasa program rentan disalahgunakan meski niat awal bagus.

Persepsi publik juga dibentuk oleh pengalaman lama terkait program bantuan. Kasus beras bantuan berkualitas buruk, minyak goreng yang terlambat, hingga paket sembako mendekati kedaluwarsa masih lekat. Ketika melihat distribusi makanan MBG dirapel sampai satu minggu, memori kolektif itu muncul lagi. Akibatnya, kepercayaan runtuh lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Menurut saya, pengelola program perlu belajar bahwa manajemen persepsi sama pentingnya dengan manajemen logistik.

Risiko Kesehatan dan Keadilan Gizi

Distribusi makanan yang dirapel terlalu lama menimbulkan dua risiko besar: kesehatan dan keadilan gizi. Dari sisi kesehatan, pangan siap saji memiliki batas simpan. Tanpa lemari pendingin memadai, kualitas turun walau belum lewat tanggal kedaluwarsa. Anak bisa mengalami gangguan pencernaan, alergi, atau sekadar enggan makan karena rasa berubah. Dari sisi keadilan gizi, paket yang menumpuk berpotensi dibagi ke anggota keluarga lain, dijual, atau disimpan berlebihan. Sasaran gizi anak sekolah pun meleset. Karena itu, distribusi makanan sebaiknya tetap berkala, terukur, serta dekat dengan waktu konsumsi agar manfaat program benar-benar sampai ke mulut, bukan berhenti di kardus bantuan.